Karmel
SAMOSIR-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (6/10/2023).
Para peserta yang diundang dalam rapat ini diantaranya Polres Samosir yang diwakili Kabag Ops Kompol M. Hasan, Dandim 0210/TU yang diwakili Kasdim Mayor Arh. AS. Butarbutar, OPD teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketapang Pertanian, Dinas PUTR, Bappeda, BPKAD, KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul, dan Camat Se-Kabupaten Samosir.
Kepala BPBD Samosir Sarimpol Simanihuruk saat membuka acara menyampaikan terimakasih kepada BPBD Provsu yang menyelenggarakan acara ini sebagai upaya mengatasi bencana karhutla di Samosir kedepan.
Sarimpol mengajak kepada semua pihak agar bersama-sama bergandengan tangan dalam mengatasi dan mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Samosir.
Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Kabid Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik Sri Wahyuni Pancasilawati, SP, M.Si dalam sambutannya menyampaikan, bahwa rakor ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan tindakan aksi nyata yang lebih efisien dan efektif dalam pencegahan dan penanganan karhutla di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir.
"Rapat ini penting, mengingat periode Januari-September tahun ini, sudah ada 30 kejadian karhutla di Samosir. Oleh karena itu kami memandang perlu dilakukan rakor untuk melihat sudah sejauh mana tindakan Pemkab Samosir dalam penanganan karhutla", ujar Sri Wahyuni.
Sri manambahkan, kurun waktu 5 tahun terakhir, kejadian karhutla di kawasan Danau Toba khususnya wilayah KPH Wil. XIII Doloksanggul, terbilang sangat tinggi. Apalagi memasuki musim kering, dapat dipastikan selalu terjadi dan mayoritas dititik yang sama. Samosir misalnya, kejadian selalu terjadi di tiga kecamatan yaitu Harian, Sianjur Mulamula, dan Sitiotio.
"Ini perlu dikaji, apakah penyebabnya kerena panas yang meningkat atau karena ulah manusianya", tuturnya.
Sri menilai, dari beberapa kali pertemuan di Samosir, yang menjadi kendala dalam penanganan karhutla adalah medan dan lokasi yang sulit dijangkau yakni padi area lereng perbukitan, sarana dan prasarana yang terbatas dan kurang memadai, personel pemadam yang masih minim.
Untuk membantu Pemkab Samosir dalam menangani karhutla dan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, Sri Wahyuni meminta agar BPBD Samosir segera mengajukan proposal pengadaan peralatan penanganan karhutla kepada BPBD Provsu.
Kabag Ops Polres Samosir Kompol. M. Hasan menyampaikan bahwa kejadian yang sering terjadi di Samosir adalah kebakaran lahan, bukan kebakaran hutan. Dikatakan bahwa penanganan karhutla di Samosir perlu tindakan nyata yang harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam upaya pencegahan, Polres bersama dengan TNI dan Pemkab Samosir terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan.
Hal senada juga disampaikan oleh Kasdim 0210/TU Mayor Arh. AS. Butarbutar. Pencegahan karhutla harus dimulai dengan mengubah pola pikir masyarakat. Upaya lainnya adalah melakukan penghijauan dengan memilih pohon yang cocok di kawasan rawan kebakaran. Pelaksanaan gladi posko pada area rawan juga diperlukan untuk memperkuat solidaritas sesama petugas.
Dari diskusi dan tanya jawab dengan seluruh peserta, dalam rakor tersebut disepakati bahwa perlu dibuat Grand Design, dan rencana aksi dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Samosir. Kemudian peran serta seluruh pihak terkait agar menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik sangat diutamakan dalan mengatasi karhutla.
